Di Kampung Bajo, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, air bersih pernah menjadi barang yang tidak mudah diperoleh. Sebagian perempuan harus berjalan atau menumpang ke rumah tetangga hanya untuk mendapatkan air bagi kebutuhan sehari-hari. Di beberapa titik, anak-anak masih mandi di perairan pesisir yang tercemar limbah rumah tangga. Sementara itu, rumah-rumah panggung yang berdiri di atas laut masih banyak menggunakan sanitasi yang langsung bermuara ke perairan tempat mereka hidup dan mencari nafkah.

Persoalan tersebut bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir di Desa Leppe, Bajo Indah, dan Mekar. Kerusakan terumbu karang akibat sedimentasi dan praktik penangkapan ikan yang merusak, berkurangnya tutupan mangrove, keterbatasan akses ekonomi masyarakat, hingga minimnya partisipasi perempuan dalam kegiatan produktif menjadi persoalan yang saling terkait.

Di tengah kondisi itu, Program Desa Bakti untuk Negeri (DBuN III) yang didukung PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) hadir bukan sekadar membawa bantuan fisik. Program ini membawa pendekatan yang lebih mendasar: pendampingan masyarakat untuk membangun kemampuan, kelembagaan, dan kesadaran kolektif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki masyarakat.

Memulai dari Mendengar

Sebelum satu pipa dipasang atau satu bibit mangrove ditanam, tim pendamping Bina Swadaya terlebih dahulu tinggal bersama masyarakat. Kehadiran mereka selama 2 tahun program berjalan dari tahun 2021 hingga 2023 bukan untuk memberi instruksi, melainkan memahami persoalan dari sudut pandang warga.

Melalui proses asesmen partisipatif, berbagai tantangan utama berhasil dipetakan. Debit air bersih yang terbatas, belum adanya lembaga pengelola sarana air bersih, rendahnya kesadaran pengelolaan sampah, ancaman terhadap ekosistem mangrove dan terumbu karang, hingga rendahnya kapasitas ekonomi kelompok perempuan menjadi agenda bersama yang perlu diselesaikan.

Pendekatan ini menjadi fondasi penting. Sebab pembangunan yang berkelanjutan tidak dimulai dari proyek, melainkan dari kesepahaman mengenai masalah yang dihadapi dan solusi yang ingin diwujudkan bersama.

Ketika Air Bersih Menjadi Titik Awal Perubahan

Hasil asesmen menunjukkan bahwa kebutuhan paling mendesak masyarakat adalah akses terhadap air bersih.

Di Desa Leppe dan Bajo Indah, masyarakat selama bertahun-tahun bergantung pada sumber air yang jauh dari permukiman. Sebagian rumah tangga bahkan belum memiliki sambungan air yang memadai. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kesehatan, produktivitas ekonomi, dan beban kerja perempuan.

Bina Swadaya memfasilitasi pembentukan kelompok pengelola sarana air bersih sebelum pembangunan fisik dilakukan. Kelompok ini dilibatkan dalam survei lokasi, penyusunan desain teknis, perencanaan biaya, hingga pelaksanaan pembangunan.

Proses pembangunan pun dilakukan secara gotong royong. Warga secara bergiliran mengangkut material sejauh sekitar 1,5 kilometer ke atas bukit melalui jalur sungai dan kawasan hutan. Setiap dusun mengirimkan perwakilan warga setiap hari untuk membantu proses konstruksi.

Hasilnya, sebuah sistem penyediaan air bersih berhasil dibangun melalui bendungan penangkap air, bak pengendapan berkapasitas 21.000 liter, jaringan pipa distribusi, serta menara penampungan air yang melayani beberapa dusun.

Di Desa Mekar, pembangunan sumur bor dan fasilitas mandi-cuci dilakukan melalui proses yang sama. Setelah beberapa kali pencarian lokasi dan pengeboran manual selama hampir satu minggu, sumber air yang layak akhirnya ditemukan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Yang menarik, keberhasilan program ini tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur. Kelompok pengelola air bersih yang dibentuk melalui proses pendampingan kemudian menyusun mekanisme iuran, aturan pemanfaatan, hingga sistem perawatan fasilitas. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengelola utama fasilitas yang mereka bangun sendiri.

“Sekarang tinggal membuka kran di dalam rumah, air sudah ada. Air juga tidak berhenti mengalir meski sudah masuk musim kemarau,” ujar Mersia, warga Dusun III Desa Mekar.

Bagi sebagian orang, membuka keran dan mendapatkan air mungkin terdengar biasa. Namun bagi masyarakat pesisir yang selama bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan akses air bersih, kemudahan itu menghadirkan perubahan besar. Waktu yang sebelumnya habis untuk mencari air kini dapat digunakan untuk bekerja, mengurus keluarga, atau menjalankan kegiatan produktif lainnya.

Perubahan serupa dirasakan Mina, warga Dusun III Desa Bajo Indah. Sebelum pembangunan sarana air bersih, ia dan suaminya harus mengangkat air setiap pagi dari titik penampungan yang berada di depan rumah.

“Dulu kami mendapatkan air dari sungai di atas bukit yang dialirkan pakai pipa, tapi hanya sampai depan rumah. Setiap subuh saya dan suami mengangkat air masuk ke rumah. Sekarang kami yang sudah tua tidak perlu capai-capai lagi angkat-angkat air karena air bisa sampai ke dalam rumah,” katanya.

Kisah Mina menggambarkan bagaimana pembangunan sarana air bersih bukan sekadar menyediakan infrastruktur, melainkan juga mengurangi beban fisik kelompok rentan seperti perempuan dan lansia. Pendampingan yang dilakukan Bina Swadaya memastikan bahwa fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini hidup dengan keterbatasan akses layanan dasar.

Menjaga Laut dengan Cara yang Lebih Berkelanjutan

Sebagai masyarakat pesisir, kehidupan warga Bajo sangat bergantung pada kesehatan ekosistem laut.

Namun sebelum program berjalan, berbagai ancaman terhadap lingkungan terus terjadi. Tingginya sedimentasi, praktik penangkapan ikan yang merusak, pengambilan biota yang dilindungi, serta berkurangnya tutupan mangrove menyebabkan menurunnya kualitas ekosistem pesisir.

Melalui pendampingan yang intensif, masyarakat mulai melihat bahwa konservasi bukan sekadar menjaga lingkungan, tetapi juga menjaga sumber penghidupan mereka sendiri.

Kelompok-kelompok masyarakat didorong untuk terlibat dalam rehabilitasi mangrove, konservasi terumbu karang, serta pengembangan kesadaran lingkungan. Pendekatan yang digunakan bukan larangan semata, melainkan pendidikan, diskusi, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan rehabilitasi.

Sebanyak 3.600 bibit mangrove ditanam sebagai bagian dari upaya perlindungan pesisir. Di sisi lain, rehabilitasi terumbu karang mulai memperkenalkan masyarakat pada pentingnya menjaga habitat ikan dan biota laut yang menjadi sumber ekonomi mereka.

Pendampingan juga membuka perspektif baru bahwa ekosistem yang sehat dapat menjadi modal pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat di masa depan.

Perempuan yang Mulai Mengambil Peran

Di banyak komunitas pesisir, perempuan memegang peran penting dalam keluarga, tetapi sering kali memiliki ruang yang terbatas dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Hasil asesmen menunjukkan sebagian besar waktu perempuan terserap dalam pekerjaan domestik. Kesempatan mengikuti organisasi maupun kegiatan ekonomi produktif juga masih terbatas.

Melalui pendampingan kelompok perempuan, pelatihan pengolahan hasil perikanan, akses usaha, serta penguatan organisasi lokal mulai dilakukan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat posisi perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga.

Salah satu manfaatnya dirasakan Nurlia, anggota kelompok pengolahan ikan asin di Desa Mekar. Melalui kelompok yang didampingi program, ia memperoleh akses pinjaman usaha yang lebih mudah dan lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan formal.

“Saya pinjam dana di kelompok untuk usaha. Jika dibandingkan dengan pinjaman di koperasi jumlahnya memang lebih sedikit, tapi sangat membantu. Enaknya pinjam di kelompok kalau sudah ada uang bisa langsung dibayar lunas dan tidak ada bunga,” tutur Nurlia.

Perubahan tersebut memang tidak selalu terlihat dalam angka yang besar. Namun mulai muncul kelompok-kelompok perempuan yang lebih aktif, lebih percaya diri, dan memiliki kemampuan mengelola usaha secara kolektif.

Dari Bantuan Menjadi Kemandirian

Salah satu pelajaran penting dari Program DBuN III adalah bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun.

Yang lebih penting adalah tumbuhnya kapasitas masyarakat untuk mengelola hasil pembangunan tersebut secara mandiri.

Di tiga desa dampingan, masyarakat kini memiliki kelompok pengelola sarana air bersih, kelompok konservasi lingkungan, kelompok usaha perempuan, serta kelembagaan desa yang semakin aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan.

Proses pendampingan yang dilakukan Bina Swadaya menunjukkan bahwa perubahan sosial membutuhkan waktu, kesabaran, dan kehadiran yang konsisten di tengah masyarakat. Infrastruktur dapat dibangun dalam hitungan bulan, tetapi membangun kepercayaan, kepemimpinan lokal, dan kesadaran kolektif membutuhkan proses yang jauh lebih panjang.

Program DBuN III membuktikan bahwa ketika masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dampak yang dihasilkan tidak berhenti pada selesainya sebuah proyek. Dampak tersebut tumbuh menjadi kemampuan masyarakat untuk mengelola masa depan mereka sendiri.

Di Kampung Bajo, perubahan itu mungkin dimulai dari setetes air bersih yang mengalir ke rumah-rumah warga. Namun sesungguhnya, yang sedang mengalir adalah harapan baru tentang kehidupan yang lebih sehat, lebih berdaya, dan lebih berkelanjutan. (Bina Swadaya)