Exit Strategy dalam Program Pemberdayaan: Memastikan Keberlanjutan Setelah Pendampingan Berakhir

Sebuah program pemberdayaan tidak hanya dinilai dari seberapa baik program tersebut dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat terus dirasakan setelah program berakhir. Program yang baik adalah program yang mampu membangun kapasitas masyarakat agar dapat melanjutkan perubahan secara mandiri.

Dalam konteks inilah exit strategy menjadi bagian penting dalam perencanaan program pemberdayaan. Exit strategy merupakan rencana yang menjelaskan bagaimana keterlibatan dan sumber daya program akan dikurangi atau dialihkan, dengan tetap memastikan bahwa hasil dan manfaat program dapat terus berlanjut secara berkelanjutan. Dengan kata lain, exit strategy bukan sekadar rencana untuk mengakhiri program, tetapi merupakan bagian dari rencana keberlanjutan.

Bagi perusahaan yang menjalankan program pemberdayaan, memasukkan exit strategy sejak tahap awal perancangan program dapat membantu memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak menciptakan ketergantungan. Sebaliknya, setiap kegiatan dapat diarahkan untuk membangun kapasitas, kepemilikan, kelembagaan, serta sistem yang memungkinkan masyarakat melanjutkan hasil program secara mandiri.

Tiga pendekatan dalam exit strategy

Dalam pelaksanaannya, exit strategy dapat dilakukan melalui tiga pendekatan dasar, yaitu phasing down, phasing out, dan phasing over.

1. Phasing down, merupakan pengurangan keterlibatan perusahaan secara bertahap. Pada tahap ini, organisasi lokal yang telah ada mulai mengambil peran yang lebih besar dalam mempertahankan manfaat program, sementara penyelenggara secara perlahan mengurangi sumber daya dan intensitas keterlibatannya. Pendekatan ini umumnya menjadi tahap awal menuju pengakhiran program secara bertahap.
2. Phasing out, dilakukan dengan mencabut keterlibatan perusahaan dalam program tanpa melakukan pengalihan kepada institusi lain. Pendekatan ini dapat dilakukan ketika perubahan yang diharapkan telah terwujud atau masyarakat telah mencapai tingkat kemandirian sehingga tidak lagi membutuhkan masukan eksternal tambahan.
3. Phasing over, dilakukan dengan mentransfer kegiatan program kepada lembaga atau komunitas lokal. Karena itu, sejak tahap desain dan implementasi, program perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan agar layanan dan kegiatan yang telah dibangun dapat terus berjalan melalui organisasi lokal setelah keterlibatan perusahaan berakhir.

Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses exit tidak selalu berarti menghentikan program secara tiba-tiba. Sebaliknya, proses ini perlu disesuaikan dengan tingkat kesiapan masyarakat dan kapasitas pihak lokal yang akan melanjutkan manfaat program.

Kapan sebuah program siap menerapkan exit strategy?

Kriteria exit dapat dikelompokkan ke dalam tiga karakter utama, yaitu:

1. Batas waktu: Berkaitan dengan siklus pendanaan program. Batas waktu tersebut dapat membantu program untuk lebih fokus dalam membangun sistem keberlanjutan. Namun, batas waktu juga perlu dikelola secara fleksibel agar tidak memaksakan pengakhiran ketika masyarakat belum memiliki kapasitas yang memadai.

2. Pencapaian dampak program: Ketika perubahan yang menjadi tujuan program telah tercapai atau menunjukkan kecenderungan untuk bertahan, indikator dampak dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan program untuk memasuki tahap exit.
3. Pencapaian tolak ukur (benchmark): Tolak ukur merupakan kriteria terukur yang menunjukkan tahapan perkembangan menuju keberhasilan exit strategy. Tolak ukur tersebut idealnya sudah menjadi bagian dari matriks perencanaan monitoring dan evaluasi sejak awal program, sehingga perkembangan menuju kemandirian dapat dipantau secara berkala.

Dengan demikian, keputusan untuk melakukan exit sebaiknya tidak hanya didasarkan pada berakhirnya periode program, tetapi pada bukti bahwa masyarakat telah mencapai tingkat kesiapan yang memungkinkan manfaat program terus berjalan.

Seperti apa indikator pendampingan yang “siap dilepas”?

“Jika pendampingan dimulai sejak awal, biasanya sebuah program membutuhkan waktu 1-3 tahun, tergantung kondisi dan tingkat kemandirian masyarakat atau kelompok. Masyarakat sudah bisa mulai dilepas ketika mereka sudah mandiri secara intelektual, kelembagaan, dan finansial, sehingga mampu menjalankan serta mengembangkan program secara mandiri tanpa pendampingan. Kemudian bisa juga dilihat dari kemampuan pola pikirnya, kemampuan teknisnya apakah sudah dapat dianggap mampu atau belum, dan kemampuan kelembagaan lokalnya yang memungkinkan untuk menjadi penggerak program kedepannya.”

Muchammad Mundlofar, Supervisor Program Bina Swadaya Konsultan.

Beberapa indikator yang dapat menjadi pertimbangan antara lain:

1. Kapasitas sudah dimiliki
   Masyarakat atau kelompok telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan tanpa ketergantungan pada pendamping.
2. Mampu menjalankan kegiatan secara mandiri
   Kegiatan tetap berjalan meskipun intensitas atau keterlibatan pendamping mulai dikurangi.
3. Terdapat ownership
   Masyarakat atau kelompok memiliki rasa memiliki terhadap program dan menunjukkan komitmen untuk melanjutkannya.
4. Terdapat kelembagaan lokal
   Terdapat kelompok, pengurus, atau organisasi lokal yang jelas dan mampu mengambil alih tanggung jawab setelah pendampingan berakhir.
5. Mampu memelihara aset
   Aset maupun hasil program tetap digunakan, dikelola, dan dipelihara oleh masyarakat tanpa ketergantungan pada pendamping.
6. Ada akses terhadap sumber daya
   Kelompok mampu memperoleh input, layanan, informasi, maupun sumber daya lain yang dibutuhkan untuk melanjutkan kegiatan.
7. Ada jejaring atau kemitraan
   Kelompok telah terhubung dengan pemerintah, lembaga lokal, organisasi, maupun pihak lain yang dapat mendukung keberlanjutan program.
8. Hasil program mulai bertahan
   Perubahan atau dampak yang menjadi tujuan program tetap terlihat, bukan hanya aktivitas program yang terus berjalan.
9. Mampu menghadapi perubahan
   Kelompok memiliki kapasitas untuk mempertahankan kegiatan ketika menghadapi perubahan kondisi, tantangan, maupun masalah.
10. Ada mekanisme keberlanjutan
    Telah tersedia mekanisme yang jelas untuk mempertahankan kegiatan, termasuk aspek regenerasi, pembiayaan, pemeliharaan, dan pengelolaan.

Kesepuluh indikator tersebut menunjukkan bahwa kesiapan exit tidak hanya berbicara tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang kepemilikan, kelembagaan, akses sumber daya, jejaring, dan kemampuan mempertahankan hasil.

Pendampingan yang siap dilepas bukan berarti seluruh kegiatan telah selesai. Justru, indikator utamanya adalah masyarakat atau kelompok sudah mampu melanjutkan hasil pendampingan secara mandiri dan berkelanjutan. (Nigar)